Palu, Setelah beberapa tokoh di Sulteng menolak wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), kini giliran Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulteng menyerukan hal yang sama.
Badko HMI yang tergabung dalam Cipayung Plus dengan tegas menolak dan tidak setuju atas usulan yang belakangan menjadi perbicangan hangat setelah diwacanakan oleh salah satu pihak.
Terkait Polri di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentunya bagi kami hal tersebut selain menodai amanat reformasi tentunya ini juga adalah bentuk penghianatan terhadap konstitusi, ujar Renaldi Kuamas selaku Ketua Badko HMI Prov. Sulteng. Selasa (3/12/2024)
Dikatakan Renaldi, Polri sejatinya sebagai penegak hukum harus tetap netral dan profesional, hal ini akan berbeda ketika Polri di bawah Kemendagri atau TNI. Konflik kepentingan akan terjadi sehingga akan memperburuk sistem penegakan hukum di Indonesia.
Bagi kami Polri dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin tegaknya demokrasi harus tetap menjadi lembaga indenpenden.
Melalui kesempatan ini, Badko HMI Sulteng mengajak semua pihak menjaga komitmen terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi pilar utama bangsa Indonesia.pungkasnya
Posting Komentar